Jakarta, DARAS.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA) bagi kepentingan nasional.
Melalui kebijakan ini, pemerintah mewajibkan 100% DHE SDA ditempatkan dalam sistem keuangan domestik selama 12 bulan, terhitung mulai 1 Maret 2025.
Mengapa Kebijakan Ini Penting?
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan skema baru ini, ekspor SDA akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional, bukan sekadar menguntungkan pihak asing.
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka (17/02/2025), Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan cadangan devisa, mendorong investasi dalam negeri, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Bagaimana Dampaknya?
- Memperkuat Rupiah: Dengan lebih banyak dana yang tersimpan di dalam negeri, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat dikurangi.
- Menjaga Stabilitas Ekonomi: Ketahanan ekonomi akan meningkat karena perputaran dana ekspor tetap berada di sistem keuangan nasional.
- Dukung Pembangunan Nasional: Dana hasil ekspor bisa lebih optimal digunakan untuk proyek infrastruktur, investasi strategis, dan penguatan sektor industri dalam negeri.
- Mengurangi Ketergantungan pada Valas: Dengan DHE yang tetap di dalam negeri, Indonesia tidak perlu terlalu bergantung pada mata uang asing dalam transaksi ekonomi.
Namun, sektor minyak dan gas tetap mengikuti PP No. 36 Tahun 2023, yang sebelumnya telah mengatur mekanisme khusus bagi industri energi.
Menuju Kedaulatan Ekonomi Indonesia
Pemerintahan Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan DHE SDA secara optimal adalah bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan kebijakan ini, Indonesia tidak hanya mengamankan manfaat ekonomi dari SDA, tetapi juga memastikan bahwa hasil ekspor benar-benar mendukung kepentingan nasional.
Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia mencapai kedaulatan ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap modal asing, serta membangun sistem keuangan yang lebih kuat dan stabil.
Apakah kebijakan ini akan membawa dampak positif jangka panjang? Waktu akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti: pemerintah kini semakin serius dalam memastikan kekayaan alam negeri ini benar-benar untuk rakyat Indonesia.
