Daras.id — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode penuh warna: diwarnai capaian konkret di sektor ekonomi, pangan, dan energi, namun juga kritik tajam terhadap tata kelola, efisiensi birokrasi, dan transparansi hukum.
Di tengah apresiasi atas turunnya angka kemiskinan dan pengangguran, sejumlah pengamat menilai pemerintahan ini masih berhadapan dengan tantangan struktural yang menguji konsistensi visi besar “Asta Cita”.
Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Pemerintah mencatat penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa, sementara pengangguran terbuka turun ke 4,89%, angka terendah dalam delapan tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi pun stabil di kisaran 5,2% pada kuartal III 2025, di tengah tekanan global akibat perang dagang dan krisis pangan dunia.
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol kebijakan sosial era Prabowo-Gibran. Hingga 3 Oktober 2025, program ini telah menjangkau 31,2 juta penerima manfaat dengan 11.504 dapur aktif di seluruh Indonesia. Pemerintah menyebutnya sebagai tonggak menuju kemandirian pangan nasional.
Selain itu, stok beras nasional menembus 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah, sehingga impor beras resmi dihentikan sejak pertengahan 2025. Meski begitu, sejumlah ekonom mengingatkan perlunya mekanisme pengawasan agar kebijakan ini tidak menimbulkan distorsi harga di tingkat petani dan konsumen.
Energi dan Transformasi Digital
Di sektor energi, pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan kemandirian energi nasional 2030, dengan fokus pada peningkatan kapasitas PLTS dan pengembangan biodiesel B50 sebagai pilar transisi hijau. Data Kementerian ESDM menunjukkan peningkatan produksi batu bara sebesar 7,4% serta perluasan jaringan gas bumi rumah tangga di 17 kota.
Pemerintah juga memperluas akses digital di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) melalui pembangunan 6.747 BTS 4G, yang kini beroperasi penuh dan memperkuat konektivitas ekonomi, pendidikan, serta layanan publik di daerah terpencil.
Namun sejumlah pakar menilai, kemandirian energi tak bisa hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari diversifikasi sumber energi dan efisiensi distribusi yang masih belum merata antara pusat dan daerah.
Hukum, Tata Kelola, dan Evaluasi Lingkungan
Di bidang hukum, publik menyoroti masih lemahnya reformasi struktural. Meski pemerintah dan DPR kini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang disebut-sebut sebagai langkah penting dalam pemberantasan korupsi, proses legislasi berjalan lamban dan penuh tarik ulur politik.
Kasus-kasus dugaan penyalahgunaan anggaran di sektor energi dan bantuan sosial pun belum menunjukkan perkembangan berarti.
Organisasi lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) meluncurkan rapor merah terhadap kinerja satu tahun Prabowo-Gibran. Menurut WALHI, kebijakan–kebijakan di sektor lingkungan dan sumber daya alam selama satu tahun menunjukkan kelemahan signifikan, antara lain lemahnya pengawasan terhadap izin tambang, deforestasi yang masih tinggi, dan penyusunan regulasi yang dianggap berpihak pada korporasi ekstraktif.
Di sektor pemerintahan, struktur kabinet yang terdiri dari 48 lembaga dan kementerian terus disorot. Tiga kali melakukan reshuffle dalam satu tahun menunjukkan dinamika politik yang tinggi, sekaligus menunjukkan upaya Prabowo menata barisan di tengah tekanan koalisi besar.
Politik dan Diplomasi Global
Di kancah internasional, Prabowo menunjukkan upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan moral. Dalam Sidang Umum PBB ke-80, ia menegaskan dukungan bagi perjuangan Palestina, disusul dengan inisiatif diplomasi di Kairo, Mesir. Langkah ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara penyeru perdamaian, meski belum diikuti pengaruh ekonomi regional yang signifikan.
Opini Publik dan Jalan ke Depan
Survei Index Politica menunjukkan mayoritas publik masih puas dengan kinerja Presiden Prabowo, sedangkan Indonesian Business Post (IBP) mencatat penurunan tingkat kepuasan publik dari 79,3% pada Januari menjadi 58,9% pada September 2025. Penurunan ini banyak dipicu oleh kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan penegakan hukum.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto mengapresiasi program-program pro-rakyat seperti MBG, tetapi menekankan pentingnya evaluasi teknis dan transparansi di lapangan. Di media sosial, opini publik terbelah antara apresiasi atas stabilitas ekonomi dan kritik terhadap birokrasi yang lamban.
Menuju Konsolidasi yang Lebih Transparan
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat disebut sebagai masa konsolidasi, di mana pondasi pembangunan besar telah diletakkan, namun masih menyisakan pekerjaan rumah serius dalam hal efisiensi, transparansi, dan integritas hukum.
Pemerintah menegaskan optimisme menuju Indonesia Emas 2045, dengan target pertumbuhan ekonomi 8% di akhir periode. Namun analis East Asia Forum mengingatkan, tanpa reformasi tata kelola dan penegakan hukum yang kuat, pertumbuhan tinggi berisiko hanya menjadi pencitraan makroekonomi tanpa daya tahan struktural.
Satu tahun ini menunjukkan bahwa tantangan utama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan semata soal pertumbuhan, melainkan soal kepercayaan — kepercayaan publik, pasar, dan dunia internasional terhadap arah baru kepemimpinan Indonesia.
(Daras.id, Newsroom)
