Oleh Nurdin Qusyaeri
Dalam kajian sosiologi pengetahuan, ada tesis klasik: “bangsa besar dibangun oleh pikiran besar.” Namun ketika kita menengok peta Indonesia, kita mendapati paradoks yang membuat para filsuf mungkin menangis dan para satiris menertawakannya:
penduduk kita seperti tsunami, tetapi profesor kita seperti embun dini hari—ada, tetapi cepat hilang dalam panasnya hiruk-pikuk politik dan budaya remeh-temeh.
Data Kemendiktisaintek menunjukkan tujuh provinsi dengan profesor terbanyak, dan di balik angka itu kita membaca bukan sekadar statistik, tetapi psikologis kolektif bangsa.
Lalu ketika angka-angka tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk, kita seakan sedang memegang kaca pembesar dan menemukan bahwa negeri ini ibarat rumah megah dengan pondasi yang retak: bangunan besar, pikiran penyangga sedikit.
1. Jawa Timur: Kemenangan Sunyi dari Timur
Dengan 1.714 profesor dan 41,5 juta penduduk, Jawa Timur menanggung rasio 1 profesor: 24 ribu orang. Di banyak negara maju, ini mungkin dianggap bencana intelektual, tetapi di Indonesia hal ini dirayakan seperti kemenangan sepak bola.
Namun Jawa Timur tetap juara. Entah karena kultur pesantrennya yang kuat, atau karena warganya lebih rajin pada hal-hal esensial ketimbang provinsi lain yang sibuk menjadi “bangsa konten”.
2. DKI Jakarta: Profesor Banyak, Tapi Siapa yang Mendengarkan?
Jakarta punya 1.211 profesor untuk 11,5 juta warga. Rasio ini bagus. Tapi ada masalah struktural: di Jakarta, profesor berbicara, buzzer yang didengar.
Ibarat rapat RT di mana ilmuwan bicara 30 menit, tetapi keputusan tetap mengikuti opini grup WhatsApp keluarga.
Dalam teori Habermas, ini disebut sebagai jatuhnya ruang publik— tetapi dalam teori satire, ini disebut “ngapain mikir kalau bisa panik?”.
3. Yogyakarta: Oase Keilmuan di Gurun Kebisingan Nasional
Jogja punya rasio terbaik: 1 profesor: 3.900 penduduk. Sebuah peradaban mini yang membuktikan bahwa bangsa bukan besar karena jumlah, tetapi karena tradisi intelektualnya.
Jogja adalah kota yang mencintai pikiran, bukan sekadar kota yang mencintai timeline.
4. Bagaimana dengan Jawa Barat: Provinsi Raksasa yang Disubordinasi
Kini kita masuk pada bab paling ironis, paling getir, dan paling jleb dalam lanskap intelektual-politik Indonesia: Jawa Barat.
a. Penduduk Terbesar di Indonesia
Berjumlah 50 juta jiwa.
Separuh lebih dari Malaysia.
Tiga kali penduduk Belanda.
Lebih banyak dari penduduk Australia.
Tapi ketika bicara posisi strategis negara, statistik itu mendadak menjadi tidak relevan. Seolah-olah jumlah penduduk hanyalah angka dekoratif, seperti lampu hias di taman kota.
b. Kampus Terbanyak, Tapi Pengaruh Terkecil
Bandung—ibukota Jawa Barat—punya ekosistem pendidikan tinggi terbaik di Indonesia:
ITB, Unpad, IPB, UIN, UPI, Telkom University, UNISBA, POLBAN, POLMAN, Poltekpos, Institut Seni Budaya Indonesia, Unikom, IAI PERSIS, UMB, Plus ratusan kampus swasta dan sekolah tinggi
Secara teoritis, menurut teori human capital, provinsi dengan kampus sebanyak ini seharusnya menjadi pusat produksi pemikiran nasional.
Tapi apa yang terjadi?
Jawa Barat seperti tempat produksi yang barangnya tidak laku di pasar kekuasaan.
c. Orang Jawa Barat “Tidak Diperhitungkan” dalam Politika Nasional
Mari lihat kenyataan getir dan pahit ini:
- Berapa menteri dari Jawa Barat?
- Berapa ketua lembaga negara dari Jawa Barat?
- Berapa pimpinan MPR, DPR, DPD dari Jawa Barat? Perhatikan anggota DPD dengan raihan sura terbesar se Indonesa, 5 juta suara, saudara Komeng. Lalu suara itu apakah jadi bergaining dia untuk jadi jajaran pimpinan (terlalu jauh untuk jadi ketua DPD mah), kan tidak!
- Berapa pucuk pimpinan badan-badan strategis negara yang berasal dari Jawa Barat?
Bahkan dalam kabinet teknis—yang mayoritas latar belakang akademik—orang Jawa Barat seperti tamu undangan tanpa bangku.
Ironisnya, Jawa Barat adalah provinsi dengan kontribusi suara terbesar dalam pemilu, tapi dalam realitas kekuasaan, Jawa Barat seperti produsen besar yang hanya mendapat terima kasih di ucapan penutup.
Bandingkan dengan jumlah penduduk:
Provinsi terbesar di Indonesia tetapi minim representasi elit.
Raksasa demografis, tetapi kurcaci politis.
Raja kampus, tetapi pengemis kekuasaan.
Menurut teori representasi politik Pitkin (1967), ini adalah anomali: entitas terbesar dalam demografi seharusnya proporsional dalam struktur kekuasaan. Tetapi realitas politik Indonesia bekerja dengan logika berbeda—logika yang tidak diatur buku teks, melainkan oleh “kultur pusat” yang tetap menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah kontribusi, bukan wilayah kendali.
d. Profesor Banyak? Iya. Didengar? Tidak.
Jawa Barat punya 1.565 profesor.
Tetapi profesor-profesor itu tidak menjadi sumber rujukan mayoritas kebijakan nasional.
Bukan karena mereka tidak kompeten.
Tetapi karena ekosistem politik Indonesia tidak hidup dari pikiran, tetapi dari perhitungan kekuasaan.
Profesor di Jawa Barat menghasilkan riset, tetapi yang menentukan arah keputusan tetaplah kelompok-kelompok yang beroperasi dalam ruang politik, bukan dalam ruang akademik.
Epilog: Bangsa Besar, Tapi Tidak Pintar Menggunakan yang Pintar
Jika kita rangkum, ada beberapa simpulan, wak!
1. Indonesia adalah negeri yang penduduknya melimpah, tetapi profesornya langka.
Dan lebih langka lagi: yang mau mendengarkan profesor?
2. Jawa Barat adalah provinsi dengan kekuatan demografis terbesar, tetapi kekuatan politik paling tak diperhitungkan.
Ibarat gajah yang diperlakukan seperti kambing.
3. Kampus di Jawa Barat menjadi pusat pendidikan nasional, tetapi alumninya jarang menjadi pusat pengaruh kekuasaan.
Ini seperti menghasilkan banyak insinyur, tetapi negara tetap memilih membangun jembatan keledai.
4. Bangsa ini sebenarnya bukan kekurangan orang cerdas—tapi kekurangan budaya yang menghargai kecerdasan.
Itu sebabnya profesor kita banyak, tapi negara tetap sibuk mendengarkan yang berisik, bukan yang berpikir.
5. Dan akhirnya:
Ketika jumlah penduduk tidak selaras dengan jumlah profesor, maka peradaban bukan hanya tertahan—ia bisa ditaklukkan oleh kebodohan yang dilembagakan.
Maka kalau hari ini kita bertanya:
“Kenapa Indonesia seperti sekarang?”
Jawabannya sederhana, wak:
Karena kita bangsa yang besar jumlahnya, tapi kecil penghormatannya pada ilmu dan intelektual—terutama di provinsi terbesar kita sendiri.
Wallahu’alam
