Nurdin Qusyaeri, DARAS.ID
Pagi tadi, bubur ayam terasa getir di lidah. Di sampingnya, terbaca berita mengguncang: 30 Wakil Menteri resmi merangkap jadi komisaris BUMN strategis.
Bubur itu mendadak bukan lagi sarapan, tapi simbol pahitnya realita: sebagian elite menyantap “bubur jabatan” berkuah kuasa dan suwiran uang rakyat, sementara rakyat gigit jari menanti janji “makan siang gratis” yang masih jadi angan-angan.
Ini bukan efisiensi ala Prabowo, Bapak Presiden. Ini pesta pora jabatan paling vulgar di awal pemerintahan, bukti nyata politik balas jasa yang menginjak-injak akal sehat dan meritokrasi.
Dua Kursi, Dua (atau Lebih?) Pundi: Logika yang Menggelikan!
Alasan apa yang bisa membenarkan kemewahan jabatan berganda ini? Tak ada! Wakil Menteri sudah digaji selangit – puluhan sampai ratusan juta per bulan, plus fasilitas mewah: gedong sigrong, mobil dinas, 3 Tenaga Ahli, ajudan, protokoler, karpet merah.
Lalu, untuk apa ditambahi kursi komisaris BUMN? Jangan naif, Pak Presiden. Komisaris BUMN bukan relawan sosial. Ada honor rapat yang menggiurkan, tunjangan bulanan yang tebal, bonus kinerja yang mengembang, paket saham yang mengendap, dan fasilitas lain yang terselip rapi dalam regulasi internal. Ini adalah double dipping (bahkan triple jika dihitung semua fasilitas) yang dilegalkan secara terang-terangan.
Bagaimana dengan jargon atau klaim efisiensi program Bapak? Gugur seketika di hadapan borosnya politik bagi-bagi kursi ini.
“Parkir Politik” bagi yang Kecewa: Solusi atau Pengkhianatan?
Pertanyaannya: Kenapa harus Wamen? Apakah memang tidak ada profesional independen, akademisi brilian, praktisi berpengalaman, tokoh ormas kredibel, atau putra daerah yang paham medan, yang layak duduk di dewan komisaris BUMN?
Atau jangan-jangan, ini sekadar “parkir politik” elegan bagi para loyalis yang ngiler kursi menteri tapi gak kebagian jatah? “Ah, kau gagal jadi menteri, tak apalah, ini komisaris di BUMN besar, gajinya juga besar!”
Giring Ganesha (musisi) di Garuda Maintenance Facility?
Veronica Tan (Wamen Parekraf) di Citilink?
Ini bukan penempatan berbasis kompetensi, Bapak Presiden, ini lelucon tragis bernuansa casting couch politik! Politik balas jasa memang selalu kreatif menyulap jabatan strategis milik rakyat menjadi “hadiah hiburan” bagi kroni yang kecewa.
Mati Rasa pada Konflik Kepentingan: Bom Waktu yang Diabaikan
Lihat daftarnya, Bapak Presiden! Ini bukan hanya soal gaji ganda, tapi bom waktu konflik kepentingan yang diinjak-injak:
- Sudaryono (Wamen Pertanian) di Pupuk Indonesia: Bagaimana ia bisa mengawasi produsen pupuk secara kritis sementara kebijakan pertanian yang ia bantu buat langsung mempengaruhi pasar dan permintaan pupuk?
- Amiuddin Ma’ruf & Christina Aryani (Wamen ESDM) di PLN & Semen Indonesia: Bagaimana independensinya mengawasi BUMN yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan energi dan mineral kementeriannya sendiri?
- Dante Saksono (Wamen Kesehatan) di Pertamina Bina Medika: Bagaimana objektivitasnya menilai kinerja rumah sakit milik BUMN migas di tengah kompleksitas sistem kesehatan nasional?
- Silmy Karim (Wamen Hukum & HAM) di Telkom: Bagaimana memastikan pengawasan tata kelola dan privasi data di perusahaan telekomunikasi raksasa sambil membidangi hukum dan HAM?
Ini bukan sinergi, Bapak Presiden. Ini resep jitu untuk kolusi, pembiaran korupsi, dan kebijakan BUMN yang tunduk pada kepentingan birokrasi ketimbang bisnis sehat dan kepentingan rakyat! Independensi pengawas BUMN? Ludes digilas roda politik.
Kepada Bapak Presiden: Jargon “Efisiensi” dan Kekecewaan Rakyat
Di era kampanye, Bapak lantang bicara efisiensi, kedaulatan, pemerataan. Tapi langkah pertama yang mencolok justru penggemukan kantung dan kuasa lingkaran dalam melalui jabatan rangkap.
Masyarakat disuruh hidup hemat, subsidi ditata ulang, sementara elite menikmati pesta gaji berganda. Lucu sekaligus menyedihkan!
Di mana prinsip meritokrasi?
Di mana komitmen menempatkan orang terbaik di posisi strategis?
Bapak Presiden, rakyat tidak anti pejabat. Rakyat hanya muak pada kemunafikan dan keserakahan yang dilegalkan. Rakyat ingin BUMN dikelola profesional oleh mereka yang kompeten di bidangnya, bukan oleh politisi atau kroni yang sibuk bolak-balik rapat kementerian dan ruang komisaris.
Jika logika absurd ini terus dipaksakan, kenapa tidak sekalian? Pak RT bisa rangkap Dirut Pertamina, Bu PKK merangkap Komisaris Utama PLN. Lebih “efisien”, bukan?
Pamungkas: Teladan yang Dicuri, Kepercayaan yang Retak
Negara ini tidak membutuhkan “Wamen rasa komisaris”. Tidak memerlukan elit yang rakus mengais gaji berganda di tengah APBN yang megap-megap dan rakyat yang kian terjepit. Yang kami minta sangat sederhana: akal sehat, integritas, dan teladan dari pucuk pimpinan.
Kalau tak sanggup memberi teladan, minimal jangan tambahi alasan rakyat untuk semakin pahit dan mencibir: “Oh, ternyata hanya ganti pelaku, lakon bagi-bagi kue yang sama berlangsung terus.” Jleb, bukan?
Pesta jabatan ini bukan sekadar kebijakan buruk; ia adalah cermin retak dari sebuah negara yang masih sakit oleh politik transaksional dan oligarki yang tak mau mati.
Camkan! Rakyat itu selalu melihat dan menyaksikan Bapak Presiden. Rakyat mencatat. Dan sejarah, pada akhirnya, akan menjadi hakim yang paling jitu.
Wallahu’alam
