Daras.id – Hampir 60 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris mendesak pemerintah segera mengakui Negara Palestina. Dalam surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri David Lammy, mereka memperingatkan bahwa rencana relokasi warga Gaza ke Rafah dapat menjadi bentuk pembersihan etnis. Desakan ini muncul di tengah eskalasi konflik Israel-Gaza dan sorotan global terhadap blokade bantuan kemanusiaan.
Tekanan Politik di Inggris untuk Mengakui Negara Palestina
Pada akhir pekan lalu, Sabtu 12 Juli 2025, media-media besar Inggris seperti The Guardian, Sky News, dan BBC memberitakan isi surat yang ditandatangani 59 anggota parlemen Partai Buruh.
Surat itu dikirim pada Kamis (10 Juli) kepada Menteri Luar Negeri David Lammy. Isinya mendesak agar pemerintah Inggris segera mengakui Negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara.
Surat ini dikoordinasi oleh kelompok Labour Friends of Palestine and the Middle East (LFPME). Para penandatangan tidak hanya menuntut pengakuan formal, tetapi juga mengingatkan pemerintah Inggris tentang risiko terjadinya “pembersihan etnis” jika Israel melanjutkan rencana membangun “kota kemanusiaan” di Rafah untuk pengungsi Gaza.
“Setiap upaya untuk secara permanen memindahkan rakyat Gaza ke ‘kota kemanusiaan’ di Rafah bukanlah tindakan kemanusiaan – itu adalah pembersihan etnis.” (kutipan dari surat para anggota parlemen, dikutip The Guardian).
Isi Tuntutan
Surat ini berisi lima poin desakan kunci:
- Mengakui Negara Palestina sekarang, tanpa prasyarat tambahan.
- Menolak secara tegas rencana Israel untuk memindahkan pengungsi Gaza ke Rafah.
- Menghentikan perdagangan Inggris dengan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
- Memulihkan pendanaan untuk UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina).
- Memimpin upaya internasional untuk pembebasan para sandera Hamas di Gaza.
Kelima tuntutan ini menunjukkan upaya menyeimbangkan kecaman atas serangan Israel di Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga sipil dengan tekanan pada Hamas agar membebaskan sandera.
Mengapa Ini Penting untuk Politik Inggris
Desakan ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan baru Perdana Menteri Keir Starmer. Partai Buruh menang besar pada pemilu awal Juli 2025 dengan janji mengembalikan Inggris ke jalur diplomasi multilateralisme.
David Lammy, Menteri Luar Negeri, sebelumnya menegaskan mendukung solusi dua negara. Namun hingga pekan ini pemerintahnya belum mengumumkan pengakuan resmi atas Negara Palestina.
Sebaliknya, beberapa menteri senior Partai Buruh cenderung berhati-hati dan menekankan perlunya negosiasi damai. Hal ini memicu ketegangan internal Partai Buruh.
Surat 59 anggota parlemen ini menjadi simbol tekanan politik internal agar pemerintah berhenti menunda dan mengambil langkah konkret.
Reaksi Pemerintah Inggris
Hingga Minggu 13 Juli 2025, belum ada tanggapan resmi dari Kantor Luar Negeri Inggris terkait surat tersebut.
David Lammy sebelumnya hanya menyatakan bahwa “pengakuan Negara Palestina adalah bagian dari proses perdamaian,” tanpa menyebut jadwal atau syarat yang jelas.
Kabinet Starmer juga menyatakan mendukung konferensi internasional yang diusulkan Prancis untuk membahas solusi dua negara di PBB.
Gaza dan Rafah di Ambang Bencana
Surat para anggota parlemen Buruh ini muncul di tengah kondisi darurat kemanusiaan di Gaza.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan puluhan ribu warga sipil Gaza. Penutupan perbatasan dan blokade bantuan telah memicu peringatan PBB soal risiko kelaparan massal.
Pada Juni–Juli 2025, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mempromosikan rencana pembangunan “kota kemanusiaan” di Rafah untuk menampung warga Gaza yang kehilangan rumah. Israel mengklaim ini solusi sementara.
Namun PBB, Uni Eropa, dan organisasi HAM menilai rencana itu adalah pemindahan paksa yang bisa memenuhi definisi pembersihan etnis.
Isu Pengakuan Negara Palestina
Sejak Deklarasi Balfour 1917, Inggris memiliki beban sejarah terkait konflik Israel-Palestina. Inggris selama ini mendukung solusi dua negara secara retoris, tetapi menolak pengakuan resmi.
Pada Mei 2025, beberapa negara Eropa—termasuk Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Slovenia—secara resmi mengakui Negara Palestina.
Langkah ini meningkatkan tekanan politik pada negara-negara besar lain di Eropa, termasuk Inggris, untuk melakukan hal serupa.
Survei YouGov menunjukkan mayoritas warga Inggris mendukung pengakuan negara Palestina jika itu menjadi cara untuk mendorong gencatan senjata.
Dimensi Hukum Internasional
Surat para anggota parlemen Buruh juga menekankan pentingnya konsistensi dengan hukum internasional:
- PBB menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal.
- Pemindahan penduduk secara paksa bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma.
- Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina.
Dengan menolak relokasi ke Rafah dan meminta penghentian perdagangan dengan pemukiman ilegal, para anggota parlemen menuntut kebijakan Inggris yang selaras dengan hukum internasional.
Reaksi Komunitas Yahudi Inggris
Isu ini juga sensitif di dalam negeri. Komunitas Yahudi Inggris sendiri tidak sepenuhnya monolitik.
Beberapa organisasi Yahudi progresif mendukung pengakuan negara Palestina sebagai bagian dari solusi damai. Mereka menilai keamanan Israel hanya bisa dijamin dengan mengakhiri pendudukan.
Namun kelompok lobi pro-Israel mengkritik keras surat itu. Mereka menuduh para penandatangan bersikap sepihak dan mengabaikan trauma serangan Hamas 7 Oktober 2023 yang menewaskan ribuan orang di Israel.
Bagaimana Sikap Israel?
Pemerintah Israel dengan tegas menolak gagasan pengakuan sepihak atas Negara Palestina. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berulang kali menyebut negara Palestina akan menjadi “basis teror” bagi Hamas dan kelompok bersenjata lain.
Israel juga mempertahankan bahwa relokasi ke Rafah bersifat sementara dan untuk alasan kemanusiaan.
Namun banyak pengamat menilai relokasi itu sebagai upaya de facto mengosongkan Gaza utara dan pusat kota dari warganya untuk mencegah mereka kembali.
Pandangan Indonesia
Bagi Indonesia, isu ini bukan sekadar konflik jauh di Timur Tengah.
Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari prinsip anti-kolonialisme.
Pemerintah Indonesia menegaskan dukungannya pada solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967, penghentian permukiman ilegal, serta pengakuan penuh terhadap Negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Dalam berbagai forum internasional—Indonesia menjadi salah satu negara yang paling vokal mendesak gencatan senjata di Gaza dan membuka jalur bantuan kemanusiaan.
Apakah Inggris Akan Mengakui Negara Palestina?
Pertanyaan besarnya: akankah Inggris mengikuti langkah Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Slovenia?
Tekanan internal di Partai Buruh sekarang sangat nyata. Namun kabinet Starmer berhati-hati: mereka menilai pengakuan sepihak bisa merusak peluang Inggris menjadi mediator perdamaian.
David Lammy mengatakan pengakuan negara Palestina harus menjadi bagian dari kerangka perdamaian yang lebih luas, bukan langkah sepihak tanpa hasil di lapangan.
Namun perang di Gaza yang menewaskan puluhan ribu orang, hancurnya infrastruktur, dan bencana kemanusiaan yang belum berakhir membuat posisi menunggu semakin sulit dipertahankan.
Saatnya Mengambil Sikap?
Desakan hampir 60 anggota parlemen Inggris menunjukkan isu Pengakuan Negara Palestina bukan lagi sekadar tema kampanye, tetapi tuntutan kebijakan nyata.
Dengan kondisi Gaza di ambang kelaparan massal, relokasi paksa di Rafah, dan kecaman global terhadap blokade Israel, Inggris dan dunia berada pada titik penentuan: mendukung solusi dua negara secara konkret, atau membiarkan status quo berdarah ini berlanjut.
Bagi Indonesia, perkembangan di Inggris menjadi penting untuk diperhatikan. Dukungan internasional yang lebih besar bisa menjadi peluang terakhir untuk menahan kekerasan, mencegah pemindahan paksa, dan membuka jalan negosiasi damai yang adil untuk rakyat Palestina.
(Daras.id, Newsroom)
