Oleh Nurdin Qusyaeri
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu seperti nasi bungkus di pinggir jalan—niatnya baik, isinya bikin penasaran, tapi kalau salah kelola bisa-bisa bikin perut mules satu kampung.
Begitulah yang terjadi belakangan ini. Di Cianjur, ratusan orang keracunan massal setelah menyantap makanan dari program MBG. Sementara di Kalibata, Jakarta, dapur mitra yang seharusnya jadi tulang punggung distribusi malah megap-megap. Tunggakan pembayaran nyaris satu miliar, bahkan ada yang nekat jual harta pribadi biar bisa tetap masak.
Masya Allah… negara minta rakyat nyuapin anak orang, tapi lupa bayar catering-nya!
Drama lainpun belum selesai. Di Yahukimo, Papua, pernah terjadi lebih dari 500 pelajar malah menolak makan gratis. Alasannya? Mereka nggak butuh nasi bungkus. Mereka butuh beasiswa alias pendidikan gratis, guru yang cukup, dan pendidikan yang bermutu. Saking absurdnya, mereka bahkan curiga karena makanan datang bareng aparat keamanan. Masa mau sarapan disambut tentara?
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga angkat bicara. Mereka mendesak Presiden Prabowo untuk stop dulu program MBG ini. Alasannya sederhana tapi nyentil: program ini belum siap, belum transparan, dan rentan disusupi kepentingan politik. Kalau kata ICW, ini ibarat ngaduk sayur asem sambil tutup mata—bisa tumpah kemana-mana.
Nah, di titik ini kita harus tanya: apa benar negara harus nyuapin anak-anak kita? Kenapa bukan orang tuanya saja yang dikasih kekuatan buat nyuapin anaknya? Bukankah peran negara itu menyediakan pekerjaan yang layak, bukan membagi lauk?
Bayangkan kalau pemerintah serius membuka lapangan kerja, menaikkan upah, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan memastikan ekonomi tumbuh sehat. Ayah dan ibu bisa kasih makan anak-anaknya sendiri. Dan mungkin, menunya lebih enak, lebih bersih, dan lebih sesuai selera.
Masalahnya, yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Programnya dibikin buru-buru. Dibungkus narasi gizi, tapi isinya malah “gonjang-ganjing”. Mulai dari tunggakan, keracunan, sampai penolakan. Jangan-jangan ini bukan soal gizi, tapi soal gengsi.
Kalau boleh usul, daripada negara sibuk masak dan bungkusin nasi, mending fokus nyediain piring-piring peluang—buka pekerjaan kasih upah yang layak seperti halnya negara lain, Thailand yang bisa menggaji lulusan SMA sebesar 45 juta. Turunkan bahkan hapus pengangguran, dan jamin harga stabil. Karena pada akhirnya, yang bikin anak kenyang itu bukan MBG, tapi ekonomi keluarganya yang bergizi. Wallahu’alam
