Oleh Ade Setia Lesmana*
Gelombang demonstrasi pada 25–28 Agustus 2025 tidak dapat dipahami hanya sebagai ekspresi spontan kemarahan masyarakat. Ada faktor-faktor struktural dan politik yang menjadi latar belakangnya. Paling tidak, terdapat tujuh fenomena penting yang melatari dinamika tersebut:
- Gagalnya negosiasi politik antara figur Hasyim dengan adik Rizal Chalid.
- Penangkapan besar-besaran oleh Kejaksaan Agung terhadap para mafia di sektor migas, sawit, tanah, tambang, hukum, impor ilegal, hingga cukong-cukong besar seperti bandar judi online, narkoba, serta aktor korporasi BUMN. Langkah ini membuat banyak pihak terguncang dan resah.
- Ketidakpuasan keluarga Jokowi karena Gibran tidak mendapat posisi strategis dalam pemerintahan.
- Kebijakan Presiden Prabowo yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Jokowi, misalnya pengembalian jabatan Kunto, pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto.
- Kecemasan kelompok “Genk Solo” (Bahlil, Tito, Budi Arie, Dito Ariotedjo, Kapolri Sigit, BG, dan lainnya) yang terancam reshuffle.
- Akumulasi kekecewaan civil society—kelompok Islam, buruh, mahasiswa—yang melihat Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Jokowi.
- Kekhawatiran elite global atas potensi ancaman kepentingannya di era Prabowo.
Lima Arus Demonstrasi
Dari akumulasi tersebut lahir lima aliran demonstrasi dengan sasaran yang beragam:
- Genk Solo, oligarki, dan elite global yang menggunakan jaringan anarko, mahasiswa binaan, hingga preman bayaran. Tujuannya menciptakan kerusuhan, mendelegitimasi pemerintahan, bahkan mendorong pengunduran diri presiden.
- Elit politik yang terancam reshuffle, menjadikan demo sebagai alat tawar-menawar agar posisinya tetap aman.
- Kelompok oposisi dan anti-Jokowi, yang marah karena Prabowo tidak berani melepaskan diri dari bayang Jokowi. Mereka menuntut pemecatan menteri-menteri pro-Jokowi, bahkan pemakzulan Gibran dan proses hukum bagi Jokowi.
- Civil society independen, yang menolak Jokowi sekaligus mengkritik Prabowo karena gaya pemerintahannya dinilai militeristik, hedonis, materialistik, dan cenderung otoriter. Tuntutan mereka radikal: pembubaran DPR, kembali ke UUD 1945, dan pemilu ulang.
- Kelompok oportunis, yang hanya mencari keuntungan material dan akan berpihak pada kelompok yang paling dominan.
Dua Kubu Utama
Jika dipadatkan, lima kelompok demonstrasi Agustus 2025 dapat dipilah menjadi dua kubu utama:
- Kelompok “Penjahat” – terdiri dari mafia, oligarki, elit global, dan elit politik tersandera. Tujuan mereka bukan penyelamatan bangsa, melainkan perebutan kekuasaan dan keuntungan ekonomi. Mereka siap kompromi dengan Prabowo, tetapi jika tidak dilayani, ancaman pelengseran selalu terbuka. Dalam skenario terburuk, Gibran diproyeksikan naik menjadi RI-1.
- Kelompok “Beda Pendapat” – terdiri dari civil society, akademisi, ulama, dan aktivis yang masih menyimpan harapan. Mereka mendorong Prabowo berani melepaskan diri dari cengkeraman kelompok “penjahat” dan membangun pemerintahan yang lebih bersih serta berpihak pada rakyat.
Dilema terbesar adalah: kelompok “penjahat” inilah yang sejak awal mengantarkan Prabowo ke kursi presiden.
Titik Krusial Politik Indonesia
Oleh karena itu, demonstrasi Agustus 2025 tidak boleh dilihat semata sebagai ancaman instabilitas. Aksi ini merupakan cermin kebuntuan politik nasional. Pilihannya kini menjadi tegas:
Apakah Prabowo akan terus berdamai dengan para “penjahat” yang menjeratnya, ataukah ia berani berpihak pada kelompok “beda pendapat” yang meskipun kritis, masih memberikan peluang penyelamatan bangsa?
Inilah titik krusial yang akan menentukan arah Indonesia ke depan.
*Penulis adalah mahasiswa KPI kelas khusus
Editor: Dinur
