Daras.id – Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025, menjadi momen penting dalam perjalanan pemerintahannya. Perombakan ini melibatkan sejumlah pos strategis, mulai dari Menteri Keuangan hingga Menteri Koperasi, serta menghadirkan kementerian baru yang khusus menangani urusan haji dan umrah.
Langkah ini muncul setelah situasi sosial-politik sempat memanas di penghujung Agustus. Gelombang demonstrasi yang berujung ricuh memberi sinyal bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi serius. Dalam konteks itu, reshuffle dapat dibaca sebagai upaya Presiden melakukan konsolidasi politik sekaligus memperkuat jalur eksekusi program-program prioritasnya.
Antara Konsolidasi dan Percepatan
Publik kerap melihat reshuffle sebagai sekadar “bagi-bagi kursi” atau manuver politik belaka. Namun kali ini, ada dimensi berbeda. Presiden tampak ingin menegaskan bahwa kabinetnya harus diisi oleh orang-orang yang tidak hanya loyal secara politik, tetapi juga mampu mempercepat implementasi visi besar pemerintah.
Salah satu contohnya adalah masuknya Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Ferry memang berasal dari partai politik, namun rekam jejaknya dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan koperasi sudah cukup panjang. Sejak lama ia dikenal konsisten mengusung gagasan koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat. Karena itu, penunjukannya dapat dilihat sebagai langkah tepat untuk mendorong agenda Presiden Prabowo membangun kemandirian ekonomi berbasis rakyat.
Sri Mulyani Digantikan, Pasar Merespons
Pergantian di Kementerian Keuangan menjadi perhatian utama publik. Setelah rumah pribadi Sri Mulyani sempat diserang massa dalam aksi demonstrasi akhir Agustus lalu.
Tak lama setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan pergantian Sri Mulyani, namanya langsung merajai trending topic di platform X, menandakan besarnya perhatian publik terhadap sosok yang sudah lama menjadi simbol teknokrasi di Indonesia.
Posisi Menteri Keuangan kemudian diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Purbaya menjabat sebagai Kepala LPS sejak September 2020 dengan masa jabatan lima tahun yang berakhir tepat September 2025, sehingga penunjukan dirinya sebagai Menkeu seakan menjadi kelanjutan alami dari peran yang telah ia jalankan.
Reaksi pasar terhadap perubahan ini terasa langsung. Menurut laporan Reuters (8/9/2025), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun sekitar 1–1,3% setelah pengumuman pergantian Sri Mulyani, sementara rupiah relatif stabil terhadap dolar AS setelah sebelumnya sempat menguat sekitar 0,7%. Gejolak ini menunjukkan adanya kekhawatiran investor, meski stabilitas rupiah memberi sinyal kepercayaan bahwa arah kebijakan fiskal tetap akan dijaga.
Respon Aktivis 98
Aktivis 98 Jawa Barat, Joko Suryono, menilai reshuffle ini sebagai langkah realistis Prabowo.
“Pasca gejolak sosial di akhir Agustus, Presiden memang perlu melakukan evaluasi besar. Konsolidasi politik ini penting, tapi yang lebih krusial adalah bagaimana reshuffle ini bisa mempercepat kerja-kerja nyata pemerintah untuk rakyat,” kata Joko.
Ia menambahkan, masuknya Ferry Juliantono ke Kementerian Koperasi adalah pilihan yang tepat.
“Ferry punya pengalaman, pemahaman, dan jaringan yang luas dalam memperkuat koperasi rakyat. Dengan dilantiknya sebagai Menkop, semoga terjadi percepatan dalam implementasi KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Itu sesuai dengan visi Presiden untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung kemandirian ekonomi nasional,” tegas Joko.
Penempatan Figur yang Tepat
Reshuffle kali ini juga menghadirkan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Meski memunculkan perdebatan soal urgensi, pembentukan kementerian ini menunjukkan sensitivitas Presiden terhadap isu-isu keagamaan yang dekat dengan masyarakat.
Pada akhirnya, reshuffle ini sebaiknya tidak hanya dipandang dari kacamata politik praktis. Kunci keberhasilan reshuffle adalah pada kemampuan para menteri baru untuk segera bekerja, menjawab ekspektasi publik, dan mempercepat realisasi janji-janji kampanye Presiden.
Dalam konteks itu, masuknya Ferry Juliantono di Kementerian Koperasi menjadi simbol penting: bahwa konsolidasi politik bisa sekaligus menghadirkan figur yang relevan dan layak untuk mendorong program strategis pemerintahan.
(San)
